Memerangi Penggurunan dan Kekeringan

Tanggal 17 Juni kemarin seluruh masyarakat dunia menggelar peringatan Hari Dunia Memerangi Penggurunan dan Kekeringan (World Day to Combat Desertification and Drought). Pada peringatan kali ini Konvensi PBB untuk penanggulangan penggurunan lahan, United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), melalui Sekretaris Eksekutifnya Luc Gnacadja mempublikasikan slogan “Healthy soil sustains your life: LET’S GO LAND-DEGRADATION NEUTRAL”.  Sebuah slogan yang cukup mengena di tengah masih maraknya praktek-praktek pengabaian daya dukung lahan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Di seluruh dunia hingga saat ini masih terjadi degradasi lahan seluas 12 juta hektar per tahun. Lahan tidak produktif yang disebabkan aktivitas degradasi lahan ini telah menimbulkan kerugian bagi 1,5 milyar manusia.

Di level nasional, sebagaimana diklaim oleh Menteri Kehutanan dalam naskah sambutan peringatan Hari Dunia Penanggulangan Degradasi Lahan, angka laju degradasi lahan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan semakin menurunnya angka deforestasi di Indonesia, dari angka tertinggi 3,5 juta hektar pada kurun 1996-2000, terus menurun hingga periode 2009-2011 pada angka sekitar 0,45 juta hektar. Namun demikian apreasiasi terhadap pencapaian ini harusnya tidak menjadikan kita abai terhadap isu degradasi lahan. Harus dicermati bahwa degradasi lahan bukanlah semata-mata persoalan lahan di dalam kawasan hutan dan akibat aktivitas deforestasi.

Faktor Penyebab Degradasi Lahan
Dariah dkk (2004) mendefinisikan degradasi lahan sebagai proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Akibat lanjutan dari proses ini adalah terbentuknya lahan-lahan tidak produktif atau biasa disebut dengan lahan kritis. Terjadinya degradasi lahan itu sendiri bisa diakibatkan oleh proses-proses alami yang melibatkan proses geomorfologis. Namun demikian faktor utama penyebab degradasi lahan adalah aktivitas manusia yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya lahan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di permukaan dan di dalam perut bumi.

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1991 telah mengidentifikasi ada 8 (delapan) aktivitas manusia yang menyebabkan degradasi kualitas sumber daya lahan. Kedelapan faktor tersebut mencakup: (1) Usaha tani tanaman semusim terutama di daerah miring yang tidak dibarengi dengan usaha konservasi tanah dan air, (2) Perladangan berpindah yang mengubah hutan menjadi lahan pertanian, (3) Penggembalaan berlebihan yang melampaui kapasitas lahannya, (4) Penempatan permukiman transmigrasi yang tidak memiliki kesesuaian lahan, (5) Pembukaan lahan secara serampangan, (6) Cara pengelolaan bahan organik, pengangkutan dan pembakaran limbah pertanian, (7) Perubahan tata guna lahan, dan (8) Penambangan bahan galian yang dilakukan secara besar-besaran. Daftar faktor penyebab degradasi lahan tersebut kini menjadi bertambah.

Teknologi intensifikasi produksi pangan sebagai hasil dari kebijakan swasembada pangan yang telah dipraktekkan petani selama puluhan tahun kini mulai menunjukkan sisi buruknya. Pemakaian pupuk kimia anorganik dan pestisida secara intensif serta masa bera/istirahat lahan yang sangat singkat telah menurunkan kualitas lahan secara drastis. Di bidang kehutanan, penerapan sistem monokultur dengan jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing species) dalam upaya mengatasi permasalahan lahan-lahan terdeforestasi ternyata juga menyisakan permasalahan dalam penurunan laju erosi dan fertilitas tanah. Dampak dari urbanisasi dan industrialisasi juga semakin menambah panjang daftar penyebab degradasi lahan.

Degradasi Lahan di Kabupaten Kebumen
Sebagaimana halnya kabupaten lain di Indonesia, Kebumen juga tidak terlepas dari permasalahan degradasi lahan. Meski cukup sulit untuk menyebutkan angka pasti luasan lahan yang telah mengalami degradasi, namun dari data yang ada dapat diperoleh gambaran tingkat degradasi lahan. Apabila mengacu pada target UNCCD, yaitu nol degradasi lahan, maka tingkat degradasi lahan di Kebumen masih pada level membutuhkan perhatian sangat serius. Merujuk pada definisi degradasi lahan maka lahan-lahan pada tingkat kekritisan berpotensi kritis hingga sangat kritis dikategorikan sebagai lahan terdegradasi. Angka degradasi lahan pada tahun 2012 mencapai 21.829,32 hektar. Angka tersebut mengacu pada luas lahan yang berada di hutan negara dan hutan rakyat di Kabupaten Kebumen yang masuk kategori berpotensi kritis hingga dalam kondisi kritis.

Luas aktual lahan terdegradasi menjadi bertambah ketika memperhitungkan areal di luar kawasan hutan, yaitu areal lahan sawah, lahan kering pertanian non hutan rakyat dan lahan kering bukan pertanian non hutan negara. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa persoalan degradasi lahan bukan hanya persoalan deforestasi di kawasan hutan namun juga aktivitas manusia pada lahan di luar kawasan hutan. Praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak berkelanjutan, perubahan tata guna lahan, dan penambangan juga menimbulkan persoalan pada kualitas lahan. Berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun Semarang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Srayu Opak Progo Yogyakarta dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo (2010), lahan berpotensi kritis hingga sangat kritis di luar kawasan hutan di Kebumen adalah seluas 72.794,56 hektar.

Dibandingkan dengan luas lahan sawah, lahan kering pertanian, dan lahan kering bukan pertanian seluas 128.054,50 hektar, maka keberadaan lahan terdegradasi pada tahun 2010 mencapai 56,85%. Angka ini akan menyusut hingga mencapai 25.355,59 hektar (19.80%) apabila tidak memperhitungkan lahan berpotensi kritis sebagai lahan terdegradasi.

Dampak Degradasi Lahan di Kabupaten Kebumen
Degradasi lahan membawa dampak turunan yang cukup luas. Pada level ringan degradasi lahan akan berdampak pada penurunan produktivitas lahan. Meskipun kuantitas produksi per satuan lahan dapat ditingkatkan namun nilai ekonomi yang diperoleh mengalami penurunan akibat tingginya biaya produksi terkait dengan pemakaian input dari luar yang meningkat. Pada fase berat degradasi lahan menyebabkan terjadinya kekeringan dan penggurunan lahan. Di Kebumen dampak berat dari degradasi lahan sudah terjadi di beberapa wilayah, terutama di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan, seperti Desa Kalirejo dan Ginandong di Kecamatan Karanggayam. Meski memiliki curah hujan cukup tinggi, yaitu rata-rata 3.000 mm/th, namun setiap tahun daerah ini termasuk sebagai daerah langganan bencana kekeringan. Seharusnya secara teoritis pasokan air tanah di daerah ini akan mencukupi sebanding dengan tingginya curah hujan.

Pada fase paling berat degradasi lahan akan berdampak pada terjadinya penggurunan lahan (decertification). Di Indonesia fenomena proses penggurunan telah mulai tampak, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Bahkan fenomena seperti ini juga mulai mengancam wilayah Kalimantan yang telah mengalami deforestasi secara masif. Kegagalan dalam upaya pemulihan lahan akan mempercepat proses penggurunan.

Fenomena yang sama tidak mustahil juga akan terjadi pada daerah-daerah perbukitan di Kebumen apabila upaya-upaya pemulihan lahan tidak menemui keberhasilan. Daerah perbukitan yang memiliki jenis tanah Podsolik Merah Kuning cenderung sulit untuk dipulihkan apabila telah mengalami proses degradasi. Selain tentu saja karena sifatnya yang miskin hara, solum tanah yang tipis akan menjadi kendala dalam upaya rehabilitasi. Di beberapa wilayah perbukitan ketebalan solum tanah tidak lebih dari 1 m sehingga masyarakat menyebutnya bukan tanah berbatu namun ‘batu bertanah’. Kondisi lahan seperti ini apabila tidak memiliki penutupan vegetasi akan sangat mudah kehilangan kelembaban. Keduanya, kehilangan vegetasi dan kelembaban tanah, merupakan variabel terbentuknya proses penggurunan.

Ketika proses penggurunan terjadi maka masyarakat Kebumen akan kehilangan potensi pangan dari lahan kering Seperti kita ketahui bersama, keberadaan lahan kering di Kebumen telah mampu mendukung produksi pangan. Komoditas seperti padi gogo, jagung, ubi kayu dan pisang merupakan penyumbang produksi pangan Kebumen. Bahkan komoditas jagung dan ubi kayu dari lahan kering memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap keseluruhan komoditas jagung ubi kayu Kebumen.

Lahan-lahan kering di perbukitan juga memiliki potensi yang besar sebagai daerah tangkapan air. Sungai-sungai besar di Kebumen sebagaian besar memiliki anak-anak sungai yang berhulu di wilayah perbukitan tersebut. Berubahnya lahan-lahan kering di wilayah ini akibat proses penggurunan berarti pula hilangnya potensi sumber daya air bagi wilayah tersebut dan yang berada di sepanjang aliran sungai. Kehilangan berikutnya yang tak kalah berharganya adalah sumber energi. Lahan-lahan kering selama ini memasok kebutuhan energi bagi kebutuhan domestik rumah tangga-rumah tangga yang masih mengandalkan kayu bakar. Selain itu juga mamasok energi dalam bentuk pakan bagi ternak-ternak ruminansia.

Upaya Menekan Laju Degradasi Lahan di Kabupaten Kebumen
Tingginya intensitas dan spektrum dampak degradasi lahan terhadap perikehidupan manusia menjadikan penanganan masalah ini bersifat mendesak dan harus dilakukan secara totalitas. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan semangat dari slogan yang dipublikasikan UNCCD, yaitu menetapkan nol degradasi lahan. Untuk mencapai target ini maka strategi yang ditempuh bersifat komprehensif dan lintas sektoral.

Lintas sektoral mengacu pada fakta bahwa degradasi lahan bukan hanya diakibatkan oleh aktivitas deforestasi, namun hampir semua aktivitas pembangunan berpotensi sebagai faktor penyebab degradasi lahan. Degradasi lahan harus ditangani secara multipihak terutama dengan melibatkan instansi yang mengurusi aktivitas pemanfaatan lahan serta sumber daya alam lainnya yang berada di permukaan dan di dalam perut bumi.

Komprehensif dalam arti bahwa penanganan degradasi lahan tidak hanya mencakup upaya untuk mengembalikan lahan yang terdegradasi namun juga bagaimana caranya untuk mempertahankan tanah yang sehat. Sifat komprehensif juga menunjuk pada bagaimana upaya penanganan degradasi lahan harus dilakukan pada tataran kebijakan dan tataran praksis. Kebijakan yang dirumuskan tidak bisa bersifat parsial namun harus terintegrasi satu dengan lainnya karena beragam dimensi terlibat dalam proses degradasi lahan.

Kejadian degradasi lahan melibatkan dimensi biofisik (seperti: vegetasi, curah hujan, dan sifat fisik tanah), dimensi sosiokultural ekonomik (seperti: ragam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup, nilai-nilai budaya dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan ragam teknologi budidaya/ekstraksi), serta dimensi demografik (jumlah dan sebaran penduduk). Perumusan kebijakan harus dilakukan secara terintegrasi diantara ketiga dimensi ini untuk menghindari kejadian degradasi lahan. Kebijakan pemanfaatan ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten), sebagai respon atas tuntutan terhadap upaya pelestarian lahan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung lahan (dimensi biofisik), harus dibarengi dengan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan dimensi sosiokultural ekonomik dan dimensi demografik.
Sebagai contoh, pemanfaatan ruang yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya perkebunan.

Dalam upaya mempertahankan daya dukung lahan (dimensi biofisik) maka harus dibuat kebijakan operasional yang mampu memberikan arahan dalam pemilihan komoditas, sistem budidaya dan input teknologi (dimensi sosiokultural ekonomik) yang sesuai untuk setiap tipe daerah di kawasan ini.

Selanjutnya kebijakan tersebut didukung dengan kebijakan terkait yang berfungsi sebagai insentif bagi masyarakat untuk mematuhi kebijakan operasional tersebut. Misalkan suatu daerah berpotensi untuk berkembang menjadi sentra perkebunan karet, dalam kebijakan operasional pemerintah menetapkan agroforestri sebagai sistem budidaya yang dianjurkan serta tidak megijinkan aktivitas pembukaan lahan (land clearing) dengan teknik tebas bakar (slash and burn). Guna mendukung implementasi kebijakan ini pemerintah memberlakukan kebijakan pemberian kredit lunak khusus bagi daerah tersebut. Persyaratan pengajuan kredit dilengkapi dengan kesepakatan untuk mengikuti arahan kebijakan operasional. Pemerintah juga menempuh kebijakan untuk memfasilitasi aspek pemasaran dari komoditas tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dalam upaya menghindari kejadian degradasi lahan melalui pendekatan dimensi biofisik dan dimensi sosiokultural ekonomik tersebut sulit untuk mencapai keberhasilan apabila tidak dibarengi dengan penerapan kebijakan pengaturan pertumbuhan dan distribusi penduduk (dimensi demografik). Pertumbuhan penduduk yang tinggi atau distribusi penduduk yang tidak merata di suatu daerah akan memberikan tekanan yang berat pada sumber daya lahan. Peningkatan jumlah penduduk berarti pula peningkatan kebutuhan akan pangan dan pemukiman. Sebagai dampaknya sumber daya lahan akan mengalami kerusakan melalui 3 (tiga) proses, yaitu:

a. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman yang menyebabkan hilangnya kesuburan lahan;
b. Intensifikasi pemanfaatan lahan akibat meningkatnya permintaan jumlah pangan, baik dengan menggunakan input bahan kimia anorganik maupun memperpendek masa bera, sehingga tingkat kesuburan lahan menurun drastis;
c. Pembukaan lahan budidaya baru secara serampangan sehingga kandungan mineral tanah banyak terangkut oleh proses erosi dan tanah menjadi miskin hara. (yyk)

Share on Facebook

About admin